Banjarmasin, Humas_info – Membahas terkait akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menerima kedatangan Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari beserta para Pengurus LKBHN UIN Antasari, Selasa (26/4) bertempat di Ruang Senoaji Kanwil Kemenkumham Kalsel.
Kedatangan Budi R. Hakim Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Antasari ini dilatarbelakangi oleh adanya inisiatif untuk mendaftarkan akreditasi LKBH Fakultas Syariah sebagai OBH dibawah naungan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Meskipun periode pendaftaran akan dibuka pada tahun 2024 mendatang, namun pihaknya mulai melakukan penjajakan guna mempersiapkan seluruh berkas persyaratan khususnya yang bersifat administratif.
Yulli Rachmadhani selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Kalsel didampingi oleh Tutus Bahtiar selaku Pengelola Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel menyambut baik kedatangan perwakilan dari UIN Antasari untuk berdiskusi terkait persyaratan akreditasi pemberi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kalsel ini.
“Meskipun pendaftaran belum dibuka, tapi ada baiknya untuk mempersiapkan persyaratannya, termasuk penyelesaian perkara Probono, litigasi dan non litigasi. Sehingga nanti ketika periode pendaftaran sudah dibuka tinggal dikirimkan,” ujar Yulli.
Bersama itu Budi R. Hakim Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Antasari yang didampingi langsung oleh pengurus LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari menyampaikan tujuannya untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi antara akademisi dengan Kantor Wilayah Kemeterian untuk melakukan pengembangan diwilayah JDIH, Bantuan Hukum, Kekayaan Intelektual, dan sebagainya.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan selalu mendorong dan mendukung segala upaya dalam pemberian akses keadilan untuk masyarakat, serta mengembangkan pelayanan prima untuk masyarakat. (Kontributor Divisi Yankumham: Tutus, ed : Joel/Eko)
