Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan turut serta menghadiri Pembukaan kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Triwulan I TA 2022 dan Penyerahan Piagam Penghargaaan atas Evaluasi IKPA TA. 2021 pada hari Selasa, (19/04). Hadir secara daring Tim Kanwil Kemenkumham Kalsel mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Divisi Administrasi.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan anggaran terhadap capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran periode Triwulan I Tahun 2022.
Kepala Biro Keuangan Setjen, Wisnu Nugroho Dewanto mengharap peran aktif bagi partisipan kegiatan ini dalam meningkatkan nilai IKPA sehingga nilai IKPA semakin baik dan berdampak pada cerminan anggaran yang semakin baik pula. Wisnu memberikan informasi ada 7 langkah untuk meningkatkan nilai IKPA TA 2022, diantaranya yaitu 1) Pastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 juta diselesaikan sampai triwulan II dan melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN maksimal 5 hari kerja; 2) Meakukan penyesuaian halaman III DIPA (RPD) berdasarkan rencana kegiatan dan gunakan RPD sebagai dasar pencairan; 3) Segera lakukan percepatan realisasi anggaran sesuai target penyerapan anggaran per triwulan; 4) Gunakan UP/TUP secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving paling sedikit 100% dalam 1 bulan; 5) Perhatikan ketentuan Revisi DIPA 1 kali per triwulan; 6) Lakukan pengisian Capaian Output setiap bulan secara akurat (maks. 5 hari kerja bulan berikutnya); dan 7) Melakukan pengawasan dan pengarahan pelaksanaan langkah-langkah peningkatan IKPA serta memberikan penghargaan atas capaian IKPA terbaik kepada seluruh satuan kerja di lingkungannya.
Wisnu menambahkan, “saat ini, terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi IKPA yang sebelumnya pelaksanaan kegiatan evaluasi berfokus pada indikator-indikator dengan nilai rendah, namun saat ini Biro Keuangan memaparkan hasil evaluasi atas penilaian IKPA, hasil reviu belanja/reviu pelaksanaan anggaran Kanwil dan seluruh satuan kerja (satker), kemudian satker menyiapkan paparan dan data-data yang diminta, lalu kemudian melakukan pemaparan terhadap permasalahan/kendala yang berpengaruh pada 8 (delapan) indikator penilaian IKPA,” ujarnya.
Tingkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan dan pencairannya serta menjadikan RPD pada halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan, 2) Perhatikan progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan hitung prognosis belanja untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun, 3) Tingkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran pada SPM serta lakukan koordinasi dengan supplier untuk mengecek kebenaran data supplier. Di akhir penyampaiannya, Wisnu membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal Kemenkumham untuk capaian target nilai IKPA Tahun 2022 minimal 95%.
Usai sambutan oleh Kepala Biro Keuangan, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan materi dan Sosialisasi Reformulasi IKPA TA.2022 pada tgl 19-21 April 2022 sebagai bentuk penguatan jajaran dalam pertahankan nilai IKPA Kementerian TA 2022. Serta Evaluasi terhadap Satker di 12 (dua belas) Kanwil yakni Jambi, Kalbar, Malut, Kalteng, NTT, Sultra, Sulbar, Babel, Papua, Riau, Pabar dan Maluku; yang nilai IKPA nya masih di bawah standar Nasional.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Umum, Akhmad Herriansyah, Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eko Herdianto, dan JFU Sub Bagian Pengelolaan Keuangan, Norman Fadillah. (Humas Kanwil Kalsel – teks, foto : Yusika, ed : Eko)
