Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi menyambut baik kedatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, Selasa (5/3). Kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang akrab disapa Bang Dhin ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Kanwil Kemenkumham Kalsel dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Kunjungan silaturahmi Bang Dhin yang diterima langsung oleh Lilik Sujandi ini membahas terkait pelayanan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalsel. Mengisi perbincangan, diawali dengan membahas terkait persoalan Pemasyarakatan, Keimigrasian, Pelayanan Hukum dan HAM hingga rencana pemindahan Kantor Wilayah ke Banjarbaru yang saat ini sudah resmi menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
"Kanwil Kemenkumham Kalsel menyambut baik kedatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini kita terus mendorong pelayanan kita di antaranya dalam bidang Pemasyarakatan saat ini secara bertahap sudah mulai mengoperasikan Lapas Kelas III Batulicin, menyiapkan Unit Kerja Keimigrasian salah satunya di Kabupaten Balangan yang sudah siap untuk memberikan layanan di perbatasan Kalsel dengan Ibu Kota Negara (IKN) serta memaksimalkan percepatan operasional layanan keimigrasian di Bandara Syamsudin Noor," ucapnya.
Tak lupa Lilik Sujandi juga menyampaikan komitmen yang terus digaungkan oleh Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
Hal itupun disambut baik dan diapresiasi oleh Bang Dhin untuk dapat direalisasikan secepatnya terlebih terkait Lapas Batulicin dan layanan Keimigrasian di Bandara Syamsudin Noor serta penambahan pos Keimigrasian di perbatasan IKN seperti di Tanjung dan Kotabaru.
"Kami di DPRD juga saat ini terus bersinergi dengan Kemenkumham khususnya dalam hal harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Kunjungan ini berjalan dengan baik dan lancar. Membangun silaturahmi dan kerja sama kedepannya menjadi prioritas DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. (Foto dan teks: Joel, ed: Eko).
