Banjarmasin, Humas_Info – Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terkait pekerjaan konstruksi, Kanwil Kemenkumham Kalsel mengikuti forum konsultasi percepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik secara virtual, Selasa (29/03). Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto hadir secara virtual bertempat di Lapas Kelas III Batulicin, Kepala Bagian Umum, Akhmad Herriansyah bersama dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN Eko Herdianto beserta JFT Pengadaan Barang dan Jasa bertempat di Ruang Rapat Divisi Administrasi.
Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Novita Ilmaris sekaligus sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pusat menyampaikan terkait Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) yang berada di Kantor Wilayah. “Beberapa Pokmil sudah melakukan pengajuan Surat Keputusan dan beberapa diantaranya masih dalam proses. Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, seluruh satuan kerja dalam hal ini UKPBJ pada Kantor Wilayah diminta untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian sekaligus membantu Kepala Kantor Wilayah untuk memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan tepat waktu dan akuntabel. Sehingga apa yang kita lakukan di tahun ini tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, maka dengan diskusi ini, apa yang menjadi kendala dan persoalan dalam rangka mencapati target pembangunan dan renovasi dapat segera dikomunikasikan,” ujarnya.
Direktorat advokasi pemerintah pusat LKPP yang diwakilkan oleh S. Budiharto membahas terkait pengendalian kontrak yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “PPK harus mempunyai perencanaan untuk mengendalikan kontrak, dan saat ini masih ditemui PPK yang bingung dalam melakukan pengendalian kontrak,” jelasnya.
Kegiatan konsultasi ini dipandu oleh Subkoordinator Administrasi Layanan BMN sekaligus Pengelola Barang dan Jasa Muda, Anis Ratna sebagai moderator. (Humas Kanwil Kalsel, foto: Iwan & teks: Joel, ed: Eko)
