Banjarmasin, Humas_info - Usai laksanakan kegiatan Deklarasikan Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM khususnya Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bergerak cepat dengan melakukan sinergi bersama Polda Kalsel dalam rencana kerja sama dibidang Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan pada Selasa (11/01) bertempat di Ruang Kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Diskusi yang dilakukan membahas tentang rencana kerja sama dengan pihak Polda Kalsel, seperti pemetaan potensi pelanggaran kekayaan intelektual di Kalsel, permasalahan royalti pada pusat perbelanjaan, karaoke keluarga ataupun kasus peredaran barang-barang palsu juga bajakan.
Kegiatan kolaborasi dalam diskusi ini dipimpin langsung oleh Kadiv Yankumham, Ngatirah dengan Kepolda Kalsel, Irjen Pol. Rikwanto serta turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Riswandi, Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Eka Shanty Maulina dan JFU Sub Bidang Kekayaan Intelektual.
Dalam diskusi ini Kadiv Yankumham, Ngatirah menyampaikan Potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kalimantan Selatan cukup besar dan perlu dibarengi dengan perlindungan hukum." Potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kalimantan Selatan cukup besar yang mencakup segala lini mulai dari industri kerajinan, budaya hingga kuliner, untuk itu harus dibarengi dengan perlindungan hukum dan sinergitas bersama Aparat Penegak Hukum di Kalsel," ujarnya.
Hal ini disambut baik oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rikwanto di mana Polda Kalsel siap memberikan bantuan dalam penanganan kasus terkait kekayaan intelektual sehingga perlindungan bagi pemegang hak cipta tidak mengalami kerugian akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Kalsel akan memaksimalkan potensi kerja PPNS KI dengan pihak Polda Kalsel dalam proses penanganan kasus pelanggaran KI di Kalsel. (Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks: Pendi, ed: Eko)
