Banjarmasin, Humas_info - Rabu, (16/09) Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pendampingan Penyusunan RKAK/L Tahun Anggaran 2022 pada satuan kerja Keimigrasian di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah oleh Narasumber dari Direktorat Jenderal Keimigrasian Kemenkumham RI.
Sebelum melaksanakan kegiatan, seluruh pesersa dan narasumber yang turut ikut serta dalam kegiatan ini melakukan swab tes terlebih dahulu. dari hasil swab tes yang dilakukan di gedung serbaguna Kanwil Kemenkumham Kalsel, diperoleh hasil negatif untuk keseluruhan sehingga seluruh anggota yang ingin melaksanakan kegiatan dapat berhadir pada acara pendampingan Penyusunan RKA-K/L satuan kerja Keimigrasian di Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata, Kepala Kantor imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Sahat Pasaribu, Kepala Bagian Program dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Dadan Gunawan, Kasubbag Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah II Direktorat Jenderal Imigrasi, Teuku Bastari beserta jajaran, Kasubbag Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Kalteng beserta 1 orang staf, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, M. Syafwan Zuraidi, JFU Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.
Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya mengatakan bahwa penyusunan RKA-K/L merupakan suatu kegiatan perencanaan untuk kegiatan masa akan datang dan merupakan suatu pondasi berjalannya kegiatan sehingga perlu dilakukan secara baik dan matang sesuai dengan Visi dan Misi organisasi yang harus memiliki kejelasan terkait target apa yang ingin dicapai. Keakuratan informasi atas peraturan-peraturan tersebut harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan yang dapat mengakibatkan terhambatnya program kerja organisasi.
"Semakin sering organisasi melakukan revisi anggaran menunjukan perencanaan yang dilakukan tidak cukup baik, oleh karena itu, organisasi perlu juga melakukan Analisa terkait kegiatan sebelumnya untuk menilai kebutuhan prioritas organisasi sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan permasalahan dalam penyusunan anggaran," ujarnya.
Kakanwil berharap agar perencanaan 2022 nantinya tidak terlalu banyak berubah di dalam pelaksanaan program kegiatannya. Di imigrasi ada Tarja 2022, dan penyusunannya disesuaikan dengan tarja dan target capaian. “Semoga dengan diadakannya kegiatan pendampingan penyusunan RKA-K/L oleh Ditjenim pada hari ini, dapat memberikan pemahaman dalam pendampingan penyusunan RKA-K/L oleh Ditjenim semakin meningkat, sehingga visi dan misi organisasi dapat berjalan sesuai perundang-undangan.” Ungkap Tejo.
Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Dadan Gunawan menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah melakukan melakukan pendampingan terhadap penyusunan RKA-K/L pada satker Keimigrasian wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta membahas kendala-kendala yang dihadapi selama proses penyusunan RKA-K/L. Dadan menjelaskan terkait kebijakan pendistribusian pagu dibagi dalam beberapa hal, yaitu 1. Diprioritaskan terhadap pelaksanan bisnis proses utama tugas dan fungsi keimigrasian yang tercermin dalam Program Penegakan dan pelayanan Hukum dengan mekanisme pemenuhan usulan angka kebutuhan dari satker yang disesuaikan pada postur anggaran tahun 2022; 2. Pemenuhan secara bertahap terhadap kebutuhan anggaran pada satker imigrasi di perbatasan dan wilayah timur yang merupakan amanat dalam Renstra 2020 sd 2024; 3. Pembayaran secara berkesinambungan untuk inisiatif baru; 4. Pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan tusi keimigrasian di wilayah perairan.
Kepala Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah II Direktorat Jenderal Imigrasi, Teuku Bastari berpesan agar Satker dapat melakukan efisiensi penganggaran, lakukan 6% dari target capaian sehingga kita bisa memiliki realisasi yang bagus dan jalin komunikasi rutin dengan pimpinan. Diterangkan saat ini tidak ada program dukungan manajemen sehingga hal yg berkaitan dengan manajemen pada DIPA Imigrasi dialokasikan ke DIPA Kanwil dalam program dukungan manajemen, salah satunya sewa rumah dan kendaraaan dinas. Di akhir kegiatan, penyelenggara membuka ruang diskusi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi khususnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. (Humas Kanwil Kalsel teks, foto : Yusika, ed : Eko)
