Banjarmasin, Humas_Info – Tim Pembina WBK Wilayah I Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang dimotori oleh Kepala Dvisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata menggelar estafet evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam waktu dekat ini, tim melakukan kejar tayang setelah seluruh kegiatan pelaksanaan desk evaluation oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal.
Sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan awalnya mengusulkan seluruh satuan kerjanya yaitu berjumlah 20 Satker, dan terdapat 16 Satker termasuk Kantor Wilayah yang berhasil masuk untuk mengikuti desk evaluation. Dari ke-16 Satker tersebut, 14 Satker dinyatakan lulus dan untuk selanjutnya akan dievaluasi kembali oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal untuk pengusulan ke Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB).
Tim yang terdiri dari Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata, beserta Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Badar Sucahyo, dan Pengelola TI, Yusika Rona Qoriyana disambut baik oleh Kepala LP Kelas IIB Banjarbaru, Amico Balelambang. Jum’at, (7/5) percepatan evaluasi WBK ini dimulai dengan mengunjungi Lapas Kelas IIB Banjarbaru. Koordinator Tim Pembina Wilayah I, yakni Kepala Divisi Keimigrasian, Teoodorus Simarmata memaparkan beberapa hal yang menjadi atensi dalam pembagunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Dalam kesempatan ini, Teo juga menanyakan terkait kendala yang menjadi hambatan dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan LP Kelas IIB Banjarbaru.
“Kepala Kantor Wilayah menugaskan kepada seluruh Kepala Divisi untuk memimpin dan menjadi koordinator dalam memberikan penguatan WBK sebelum menghadapi final penilaian oleh TPN yang melibatkan seluruh jajaran Tim Pokja WBK untuk menampilkan paparan dan melakukan evalasi apakah rekomendasi dari berita acara maupun LKE sudah dilaksanakan atau belum”, tutur Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan tujuan kegiatan ini.
Seluruh jajaran harus tahu apa itu WBK, mulai dari jajaran terendah sampai ke pimpinan tertinggi termasuk, OB maupun satpam di satuan kerja. Beberapa kendala dalam pembangunan ZI menuju WBK di LP Banjarbaru ini antara lain terkait adanya pihak saudagar tanah yang menugaskan 1 orang untuk mengambil retribusi parkir ilegal dan manajemen risiko yang berkaitan dengan over kapasitas.
Setelah melakukan penguatan WBK ke LP Kelas IIB Banjarbaru, selanjutnya tim beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi Administrasi sekaligus ketua Tim Pokja Pembangunan ZI Menuju WBK Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ngatirah dan 1 orang CPNS, Hesnaningtyas Putria melakukan pendampingan ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin.
Ketua Tim Pokja WBK, Ngatirah menyampaikan bahwa WBK bukanlah kepentingan pribadi namun kepentingan negara dan ini bukanlah secara parsial namun harus bergerak dan lakukan langkah demi langkah secara berkelanjutan. Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata menyampaikan paparan yang berkaitan dengan hasil rekomendasi berita acara, LKE, dan hasil perolehan survei IPK/IKM dan Integritas di Bulan April.
“Yang sangat penting dalam pembangunan ZI menuju WBK ini adalah komitmen bersama, internalisasi ZI, dan perbaikan terhadap beberapa hal yang menjadi kendala dalam pembangunan ZI menuju WBK. “ tambah Ngatirah.
“Kepala Kantor Wilayah menjadikan dapur lapas/rutan higienis untuk menjadi unggulan di Kanwil.Untuk itu, mohon dukungan teman-teman agar Lapas/Rutan dapat menyajikan makanan higienis dan dapur higienis.” Tutupnya.
Untuk selanjutnya seluruh tim melakukan inspeksi ke seluruh Lapas dengan melihat kondisi lapas Kelas IIA Banjarmasin mulai dari blok hunian, sarana prasarana, dan tidak kalah pentingnya adalah kunjungan ke dapur higienis Lapas Kelas IIA Banjarmasin yang telah mendapatkan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga. (Humas Kanwil Kalsel – teks, foto : Yusika, ed : Eko)
