Banjarmasin, Humas_Info – Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimanan Selatan yang terdiri dari Kantor Wilayah, UPT Pemasyarakatan, dan UPT Keimigrasian menjalani tahap penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebanyak 16 satuan kerja yang telah memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi persyaratan dan data dukung yang lengkap melalui aplikasi e-RB dinyatakan lolos dan akan mengikuti desk evaluation pada tanggal 20-29 April 2021 bersama Tim Penilai Internal yang berhadir langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.
Hari pertama desk evaluation dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Tim Penilai Internal yang terdiri dari Endang Supriatno selaku Pengendali Teknis, Agus Rianto selaku Ketua TPI, dan I Made Wedha Satria, Galuh Purnomo, Prisi Khairani Arief, serta Azizah Farahdiba Wairooy selaku anggota tim. Hari pertama desk evaluation diikuti oleh UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Kepala Satuan Kerja bersama Tim Pojka WBK/WBBM lengkap berhadir pada kegiatan ini.
Endang Supriatno selaku Pengendali Teknis TPI WBK/WBBM mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh TPI bertujuan untuk mengevaluasi satker yang akan menuju WBK/WBBM apakah sudah layak dan memenuhi standar dan kriteria yang sudah ditetapkan. “Dalam beberapa hari kedepan kita akan melakukan penilaian kepada seluruh satuan kerja yang telah diusulkan untuk mengikuti penilaian internal dan kedepannya akan mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Nasional. Ada berbagai hal yang harus dipenuhi oleh satker dalam penilaian nantinya, mulai dari pemaparan mengenai proses pembentukan zona integritas oleh Kasatker, video profil, penyajian bulletin, bagaimana komitmen dalam pelayanan publik, penilaian yel-yel Tim Pokja, dan hal pendukung lainnya sebagi bukti komitmen dalam mewujudkan WBK/WBBM,” ucap Endang.
Kegiatan desk evaluation oleh TPI ini juga berfokus pada dokumen komponen pengungkit yang telah diupload pada aplikasi e-RB sebelumnya untuk dilakukan penilaian keabsahan data dukung pada enam area perubahan satuan kerja yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan Ketatalaksanaan, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (Humas Kanwil Kalsel, teks: Joel, foto: Iwan, ed : Eko)
