Barabai, Humas_Info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ngatirah, selenggarakan kegiatan diseminasi kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM se-banua enam mengenai Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa, (06/04/2021) bertempat di Rumah Tahanan Kelas IIB Barabai.
Kegiatan diawali dengan laporan panitia pelaksana yang disampaikan oleh Sri Yunita selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, dan kemudian kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ngatirah selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Ngatirah dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa pelayanan publik di UPT harus berlandaskan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia. “Penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada prinsip pemenuhan Hak Asasi Manusia, dimana pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan,” ucap Ngatirah.
“Pada Tahun 2019 lalu Lapas Kelas IIB Tanjung berhasil memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, oleh karenanya kali ini dilaksanakan di Banua Enam agar seluruh UPT di Banua Enam Terpacu untuk memberikan Pelayanan yang berbasis HAM,” ujar Kadivyankumham Kalsel ini.
Ngatirah juga menambahkan bahwa pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, norma dan nilai yang diatur dalam Hukum dan HAM harus selalu menjadi landasan dasar bagi setiap insititusi yang melakukan pelayanan publik di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.
Pada kegiatan kali ini Kepala Rutan Barabai, Gusti Iskandarsyah memperkenalkan Mars Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Mars Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Rutan Barabai Ciptaannya yang dinyanyikan oleh perwakilan WBP dan Petugas Rutan Barabai. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ngatirah dan seluruh peserta kegiatan mengapresiasi karya Karutan Barabai.
"Kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Banua Enam ini menjadi spesial karena disuguhi karya yang memberikan semangat baik bagi Warga Binaan maupun Petugas," ungkap Ngatirah.
Kegiatan dilanjutkan oleh moderator dari penyuluh hukum, Dianor dengan membuka sesi tanya jawab dengan peserta kegiatan.(Kontributor Humas UPT, ed : Joel/ES).
