Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan beserta jajaran, mengikuti pengarahan Menteri Hukum dan HAM dalam kegiatan Training of Trainer tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) secara daring melalui media video conference yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto, menyimak pengarahan Menkumham didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Riswandi beserta jajaran Subbdi Pelayanan AHU di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan pada hari Kamis (25/03).
Disimak bersama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly memberikan arahannya bahwa Kemenkumham mendukung kemudahan usaha di Indonesia. “Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, terkait agar Indonesia menjadi negara yang menarik bagi investor," ujarnya.
Beberapa upaya yang dilakukan antara lain penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan regulasi melalui hadirnya system Online Single Submission (OSS) dan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini diharapkan dapat mendukung kemudahan bagi pelaku usaha di Indonesia, sejalan dengan keiinginan Presiden agar Indonesia masuk peringkat lower forties dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Saat ini Indonesia sudah berstatus sebagai Observer dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
“Indonesia harus melaksanakan 40 rekomendasi FATF sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memberikan ruang terjadinya praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme termasuk rekomendasi nomor 24 dan 25 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Transparency and Beneficial Ownership (BO) of Legal Persons and Arrangements,” tambah Menkumham menjelaskan.
Sebagai perpanjangan tangan Menteri di seluruh wilayah Indonesia, para Kepala dan Pejabat Kantor Wilayah memiliki tantangan dalam melaksanakan sosialisasi terkait pelaporan pemilik manfaat (Beneficial Ownership) dari korporasi, termasuk mendorong hadirnya badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas. (Humas Kanwil Kalsel, foto : Joel, teks : Iwan, ed : Eko)
