Banjarmasin, Humas_Info – Pimpinan Tinggi Pratama yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S. Hidayat dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah beserta pejabat administrator di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengikuti Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada hari Selasa, (26/01) bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan janji kinerja dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI serta penandatanganan piagam pencanangan pembanunan zona integritas menuju WBK/WBBM antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Wakil Ketua Ombudsman RI.
Yasonna H. Laoly selaku Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM telah menyepakati target kinerja yang menjadi alat kendali manajemen di Kementerian Hukum dan HAM, Target kinerja tersebut sejalan dengan sasaran pembangunan bidang hukum dan HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yasonna juga menambahkan bahwa dirinya beserta jajaran Pimpinan Tinggi juga telah menandatangani perjanjian tersebut guna menjadi dasar bagi para pimpinan tinggi untuk mengarahkan sumber daya, dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal dan berdampak bagi pemerintah, negara, dan masyarakat.
Perjanjian kinerja tersebut juga menjadi langkah awal bagi para pimpinan untuk mengambil langkah strategis selanjutnya. “Agar pelaksanaan pencapaian target kinerja dan perjanjian kinerja tersebut terarah dan tepat sasaran, maka kita perlu mengawalnya dari segi integritas dan akuntabilitasnya,” tegasnya.
Pencanangan Zona Integritas juga menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan Yasonna pada kegiatan ini. Menciptakan zona integritas merupakan salah satu upaya untuk menjaga Kementerian Hukum dan HAM dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi. “Sebagaimana arahan Bapak Presiden di beberapa kesempatan bahwa, Jangan sekali-kali melakukan penyimpangan atas anggaran negara dan Jangan main-main dengan uang rakyat. Kita harus memastikan, meyakinkan diri, bahwa kita ini diawasi oleh Tuhan dan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Yasonna.
Seluruh unsur dalam Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting untuk menciptakan zona integritas di lingkungan kerja masing-masing. Hal ini penting guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan dan didapatkan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan janji kinerja, yaitu bentuk komitmen jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM akan berjanji dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik untuk negeri. (Humas Kanwil Kalsel – teks: Joel, foto : Pendi, ed : Eko).
