Banjarmasin, Humas_info – Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, dan Kepala UPT terdekat di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel mengikuti kegiatan Soft Entry Meeting BPK RI bersama Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan yang diikuti secara virtual pada hari Senin (25/01) ini disaksikan bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dan merupakan kegiatan pengantar pemeriksaan atas laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.
Komjen Pol. Andap Budhi Revianto sebagai Plt. Sekretaris Jenderal yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam sambutannya mengatakan bahwa seluruh laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus tetap dijaga kualitasnya sehingga opini WTP yang selama ini sudah diraih dapat dipertahankan.
“Kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM baik ditingkat pusat maupun di tingkat Kantor Wilayah, agar senantiasa mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK RI. Apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat dipahami dengan baik, segera lakukan komunikasi dengan tim BPK RI,” pesannya.
Novy GA Palenkahu selaku yang mewakili Tim Pemeriksa BPK RI pada acara menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan laporan keuangan, seperti dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, dan komunikasi pemeriksaan. “Membangun komunikasi menjadi penting supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti,” ucap Novy.
Selain itu Novy juga menambahkan beberapa yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan seperti data atau informasi dari jajaran satuan kerja serta klarifikasi dalam proses pemeriksaan, peran aktif dari satuan pengawasan internal dalam pendampingan terkait pemeriksaan sebagai penentu efektivitas pemeriksaan BPK, dan yang terakhir mengenai protokol kesehatan yang diterapkan dalam pelaksanaan oleh tim BPK dan jajaran satuan kerja yang diperiksa.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan berharap proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia terlaksana dengan dan siap mendukung Kementerian Hukum dan HAM dalam mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Humas Kanwil Kalsel – teks: Hilda/Joel, foto : Joel, ed : Eko)
