Banjarmasin, Humas_Info - Rabu (21/10) bertempat di ruang Law & Human Right Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, Rustam Effendi serta seluruh JFT Penyuluh Hukum menyaksikan secara daring pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasionan (BPHN) Kemenkumham.
Video teleconference pada hari ini merupakan salah satu parameter keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di tingkat pusat maupun wilayah, dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang berkualitas. Untuk itu dilakukan pembinaan sesuai dengan wilayah masing-masing, dengan Kalimantan Selatan masuk ke dalam pembinaan wilayah III, bersama Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali yang juga masuk dalam pembinaan wilayah III.
Pembinaan dengan pembicara Heru Wahyono memaparkan tentang pentingnya pembangunan budaya hukum dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga menghasilkan masyarakat yang cerdas hukum.
Dijelaskan proses-proses kesadarahan hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahamam hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh faktor non hukum seperti faktor politik, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat dan agama. Adapun indikator kesadaran hukum memiliki bobot yang berbeda, meliputi: akses informasi hukum (20%), implementasi hukum dan HAM (40%), ketersediaan akses keadilan informal (20%), dan demokrasi regulasi (20%). Diharapkan pada monitoring dan evaluasi akan menghasilkan eksistensi kelompok sadar hukum dan desa sadar hukum yang berkualitas. (Humas Kanwil Kalsel - foto & teks: Ricky, ed: Eko)
