Banjarmasin, Humas_info - Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Konferensi Daerah (Konferda) dengan fokus konferensi mengusung tema "Dengan Konferda Gabungan Kita Tingkatkan Nasionalise dan Integritas Dalam Berorganisasi" yang dilaksanakan pada Rabu (16/10) bertempat di Hotel Banjarmasin International.
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Agus Toyib didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Notaris dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Batola, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kota Baru dan Tabalong.
Kegiatan diawali dengan pembacaan laporan kegiatan dari ketua panitia acara, Khairita, "Acara ini dilaksanakan karena merupakan amanah dari anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia dengan dihadiri oleh segenap dewan anggota daerah. Untuk Kalimantan Selatan peserta kegiatan ini terdiri dari 84 Notaris dan 41 Anggota Luar Biasa dan kegiatan sendiri akan ada bedah buku dan diskusi bersama dan pemilihan kepengurusan daerah", ujarnya dalam laporan.
Dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Selatan, Raden Sukoco, "Kegiatan Konferda ini salah satunya sebagai media silaturahmi antar pengurus dan notaris, selain itu nantinya juga akan diadakan pemilihan pengurus baru atau pengurus lama yang masih terpilih bisa melanjutkan masa baktinya sesuai dengan anggaran dasar yang sudah menetapkan kriteria seperti minimal masa bakti dan keaktifan dalam organisasi. Harapan saya kedepannya kita sebagai notaris dalam melaksakan jabatan memegang teguh integritas dan kita bekerja atas kepercayaan masyrakat dan negara agar keberadaan notaris diindonesia bisa kita pertahankan yang sudah memasuki era digital 4.0", tukasnya dalam sambutan.
Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib juga memberikan arahan, "Dalam dinamika yang terjadi pada notaris saya memberikan pandangan bahwa para notaris sekalian mengemban amanah dan jabatan melalui pelantikan jabatan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang sudah diatur dalam Undang-undang terkait kriteria yang sudah ditetapkan, siapa saja yang bisa jadi notaris. Maka dari itu jagalah harkat dan martabat sebagai seorang notaris jangan sampai kita menyepelekan hal itu, saya pun juga diberi amanah langsung dari menteri agar bisa mengawasi para notarisnya di daerah agar jangan sampai melenceng dari tugas yang benar, karena kita berjalan dalam profesi yang diatur dalam undang-undang", pesannya dalam arahan sekaligus membuka acara.
Memasuki kegiatan selanjutnya, forum dilanjutkan dengan acara bedah buku "Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan" Bersama narasumber Dr. H. Bachrudin dan diskusi bersama peserta acara. (Kanwil Kalsel)
