Banjarmasin, Humas info_Komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT).Dibuktikan pada 2 UPT dilingkungan Kemenkumham Kalsel seperti pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura berhasil meraih penghargaan atas pelayanan publik berbasis HAM oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tanggal 10 Desember 2018 nanti yang akan diserahkan langsung di Jakarta bertepatan dengan hari HAM Sedunia Ke-70.
"Penyerahan pengharagaan pelayanan publik berbasis HAM itu bersamaan dengan penyerahan penghargaan Kriteria Kota peduli HAM (KKP) yang diraih oleh 13 Kabupaten/kota di Kalsel, hal ini merupakan sebuah prestasi tersendiri dimana hanya Provinsi Kalsel yang seluruh Kabupaten/Kota meraih penghargaan KKP diantara Provinsi lainnya di Pulau Kalimantan."Kata Kepala Bidang HAM, Rosita Aperawati.Kamis (06/12) pagi, saat ditemui diruang kerjanya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala menyampaikan," Pada tahun lalu hanya 11 Kabupaten/Kota memperoleh penghargaan peduli HAM sekarang ada peningkatan menjadi 12 Kabupaten/Kota yang peduli HAM dan 1 Kabupaten memperoleh penghargaan cukup peduli HAM, dan diharapkan tahun berikutnya bisa semua Kabupaten/Kota di Kalsel mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM."katanya
Senada dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian, Dodi KH Atmaja mengapresiasi salah satu UPT IMIGRASI yang juga turut memperoleh penghargaan oleh Presiden, Joko Widodo pada saat peringatan hari HAM Sedunia Ke-70 atas prestasi pelayanan publik berbasis HAM, " Kami sangat bangga atas kinerja Kakanim dan seluruh pegawai yg berkomitmen untuk melakukan pelayanan publik berbasis HAM antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna melayani masyarakat _disabilitas (berkebutuhan khusus). "ungkapnya
Sementara itu capaian Kabupaten/Kota yang peduli atau cukup peduli HAM untuk mewakili dari Kalimantan hanya Provinsi Kalimantan Selatan yang terdaftar dari 17 Pemerintah Provinsi Se-Indonesia yang membina dan membangun seluruh dan sebagian besar Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2017 sebagaimana surat dari Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi tentang pemberitahuan awal untuk menghadiri peringatan hari HAM Sedunia Ke-70 Tahun 2018 kepada 17 Gubernur Se-Indonesia.(humas kanwil)
