Banjarmasin - Bidang Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan mengadakan rapat paparan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di ruang Rapat Kepala Bidang Hukum pada hari Rabu (16/4/2014).
Tim memaparkan tentang kegiatan Inventarisasi dan Penyusunan Sistem Basis Data Peraturan Daerah, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk menemukan konsep baru dalam pembuatan data program legislasi di daerah yang kemudian akan dijadikan bahan rujukan dalam melakukan penelitian serta pengambilan kebijakan dan keputusan.
Dalam pembahasan mengenai kegiatan Peta Permasalahan Hukum, diperoleh kesepakatan dalam hal penyelarasan persepsi tentang matriks/kuisioner sebagai media pengumpul data.
Dan pada pemaparan terakhir yang membahas tentang Pengkajian Hukum, Tim Pengkajian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Selatan berharap laporan akhir yang dihasilkan nantinya akan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan produk hukum di daerah, baik secara khusus bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat, maupun secara umum dalam dunia investasi di Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Djoko Pudjirahardjo, S. H., M. Hum menegaskan agar laporan kegiatan tahun ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam dunia legislasi. Selain itu, beliau juga berpesan agar perlu dilakukan inovasi dan kreativitas dalam pembuatan laporan kegiatan pada tahun ini agar menjadi lebih akurat dan menjadi pembeda dengan laporan-laporan sebelumnya.(div.yankum)
