Banjarmasin, Humas_Info - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor perkebunan. Pada Senin, (04/03/2024), Taufikkurahman, S.H., Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah, Setda Kabupaten Tanah Laut, menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perkebunan.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum, Agus Sartono didampingi jajaran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah.
Pertimbangan utama di balik penyusunan Ranperda ini adalah kesadaran akan potensi besar usaha di bidang perkebunan. Diharapkan, hal ini tidak hanya akan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Ranperda ini secara komprehensif mencakup aspek-aspek strategis, termasuk mekanisme perizinan, kemitraan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, pengaturan tumpang tindih lahan dan sengketa, serta sanksi yang tegas. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Tanah Laut lebih terstruktur, berhasil, dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.
Proses pengharmonisasian Ranperda ini menjadi langkah kritis, memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Terlebih lagi, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pengaturan lokal perlu disesuaikan.
Dengan pengharmonisasian yang cermat, Ranperda ini diharapkan mampu menciptakan landasan hukum yang kuat, mendukung pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. (Humas Kemenkumham Kalsel, teks/foto: Arie/Nizar, ed: Eko/Arie)
