Jakarta, BPHN_Info – Suasana penuh antusias dan semangat terasa di Aula Mudjono Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada hari Kamis, (29/02/2024). Di mana telah berlangsung Rapat Koordinasi Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2024 dengan tema "Pembinaan Hukum Nasional untuk Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum."
Sejumlah 153 peserta hadir, mewakili berbagai unit kerja di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Pimpinan Tinggi Pratama BPHN, Penyuluh Hukum Ahli Utama, Analis Hukum Ahli Utama. Mewakili Kanwil Kemenkumham Kalsel turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ramlan Harun, Kepala Bidang Hukum, Agus Sartono, dan Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum/Analis Hukum.
Rapat dimulai dengan laporan dari Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., yang menyajikan gambaran mengenai tujuan dan agenda rapat. Salah satu sorotan awal adalah pemberian penghargaan kepada Kantor Wilayah yang berprestasi dalam penyerapan anggaran bantuan hukum dan pelaksanaan anggaran BPHN.
Kepala BPHN, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, dalam sambutannya, menekankan urgensi rapat ini sebagai langkah pembinaan JF Penyuluh Hukum dan JF Analis Hukum. Ia juga menyampaikan pentingnya program BPHN yang harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Kegiatan inti rapat melibatkan diskusi interaktif dengan narasumber dari berbagai pusat di Kementerian Hukum dan HAM. Materi yang dibahas mencakup dukungan manajemen, kesadaran dan kepatuhan hukum, indikator kinerja kantor wilayah, kebijakan, dan strategi pelaksanaan kegiatan 2024, serta rencana aksi bantuan hukum tahun 2024.
Peserta rapat merilis 9 rekomendasi yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali, Alexander Palti. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup formasi jabatan, kenaikan kelas, forum komunikasi, peraturan presiden, informasi kompetensi, spesialisasi, inovasi kolaboratif, lingkungan kerja aspiratif, dan penghargaan berkinerja istimewa.
Dialog interaktif menandai penutupan rapat, menunjukkan semangat dan tekad untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berkualitas dan berintegritas. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perubahan positif dalam sistem dan pelayanan hukum di Indonesia. (Kontributor Penyuluh, ed: Eko/Arie)
