Banjarmasin, Humas_Info - Kamis (01/02/2024), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan sepenuhnya mendukung upaya reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan dengan ikut menyaksikan kegiatan pembukaan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024 dilakukan secara virtual, melibatkan seluruh Satuan Kerja di Kalimantan Selatan.
Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Eko Sulistiyono, beserta staf di Subbagian Humas, RB, dan TI dari Kanwil Kemenkumham Kalsel ikut serta secara virtual dalam kegiatan yang secara terpusat diadakan dari Hotel Aryaduta, Bandung, tanggal 31 Januari - 3 Februari 2024.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kamaruddin, menyampaikan materi tentang Esensi Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ke Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Ia menyoroti beberapa permasalahan umum yang menghambat perolehan predikat WBK - WBBM, seperti kurangnya data dukung, hasil survei eksternal yang tidak memenuhi standar, dan inovasi yang tidak berkelanjutan.
Pemaparan dilanjutkan oleh Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta, yang secara resmi membuka acara Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024. Ambeg Paramarta menekankan arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi yang harus berdampak langsung pada masyarakat, bukan hanya tumpukan kertas, serta birokrasi yang lincah dan cepat.
Beliau juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas bukan hanya perubahan struktur internal birokrasi, tetapi juga bagaimana birokrasi dapat memberikan nilai tambah dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan semangat dan komitmen tinggi, Kanwil Kemenkumham Kalsel bersama dengan satker di jajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan zona integritas dan meraih predikat WBK/WBBM. Semua ini sejalan dengan visi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM. (Humas Kemenkumham Kalsel, teks/foto: Arie/Mahdi, Ed: Eko)
