Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tapin. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi terkait rencana kerja sama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Sartono, yang didampingi oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Kanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yunita, beserta para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, menyambut kunjungan tersebut.
Perwakilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin yang hadir, yakni Akbar Muhammad selaku Kasubid Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi, didampingi oleh Ahmad Muzakkir Rabi selaku Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, menyampaikan hasil inventarisasi terkait Ranperbup. Menurut mereka, sebanyak 15 Ranperbup direncanakan akan disusun sebagai peraturan pelaksanaan, dengan klasifikasi penyusunan dan penetapan "cepat" dan "segera".
Agus Sartono menyambut informasi tersebut dengan baik dan menyatakan bahwa Tim Kemenkumham Kalsel akan mempelajari lebih lanjut dan menelaah apakah Ranperbup tersebut bisa disederhanakan atau disusun satu per satu. Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara aturan yang dibuat dengan peraturan yang berlaku, serta mengutarakan komitmen untuk mendukung proses penyusunan yang efektif dan efisien.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Kemenkumham Kalsel dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dalam upaya penyusunan aturan pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari proses tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teks: Joel, Foto: Mahdian, Ed: Eko)
