Banjarmasin, Humas_Info - Bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Entry Meeting Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester II Tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan HAM secara virtual pada Jumat (15/12/2023).
Melalui aplikasi virtual zoom meeting bertempat secara terpisah turut mengikuti Kepala Kantor Wilayah, Faisol Ali. Para Pejabat Struktural yang mengikuti dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Mewakili BPK RI yakni Pengendali Teknis I BPK RI, Joni Agung Priyanto dan dipandu langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Yayah Mariani. Yayah Mariani membuka kegiatan sekaligus menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM wajib menindaklanjuti rekomendasi Pemeriksaan BPK.
“Percepatan penyelesaian tindak lanjut BPK merupakan indikator kerja utama dari inspektorat wilayah, untuk itu kita akan terus membangun komunikasi yang baik dan efektif antara Inspektorat jenderal, pemeriksa dan semua pihak dalam rangka penyelesaian tindak lanjut BPK,” ujar Yayah.
Ia pun menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kemenkumham mempersiapkan enam strategi dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut BPK dengan mengeluarkan 10 realisasi percepatan dalam penyelesaian tindak lanjut BPK selain monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh satuan kinerja di bawah Kemenkumham.
Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, untuk itulah BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut SMT. I 2023 oleh BPK RI yakni Kemenkumham sebesar 93,19 % yang selanjutnya akan diproses oleh BPK sebagai bahan Reviuw di Semester II nantinya.(Humas Kanwil Kalsel, foto : Kontibutor/Humas Kanwil, teks : Pendi, ed : Eko)
