Sejarah Singkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan
Departemen Kehakiman Republik Indonesia menganut sistem houlding company, melaksanakan tugas di wilayah kerja Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur dengan berkantor di Banjarmasin yang terdapat 2 (dua) Kantor Wilayah yaitu : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 29 Maret 1982 Nomor M.06.PR.04.10, sebagai realisasi atas perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 dengan Nomor 27 Tahun 1981, maka dibentuklah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan dan Tengah, yang selanjutnya dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.PR.07.02 Tahun 1984 tanggal 26 November 1984 dilakukan pemisahan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalselteng menjadi Kantor Wilayah Kehakiman Kalimantan Selatan dengan berkedudukan di Banjarmasin.
Seiring dengan pergantian pimpinan Negeri ini, terjadi beberapa kali perubahan nama Departemen yaitu : Departeman Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan kemudian berubah nama menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, saat ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.