Jakarta, Humas_Info - Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni resmi ditutup pada Kamis, (03/10). Kegiatan dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eka Shanty Maulina, didampingi operator keuangan, serta operator BMN.
Acara dimulai dengan laporan dari Ketua Panitia, Andi Surya, yang menjabat sebagai Ketua Tim Penatausahaan dan Penghapusan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Rekonsiliasi telah berjalan dengan lancar, di mana 172 berita acara rekonsiliasi dari 172 satuan kerja imigrasi berhasil diterbitkan. Saldo tidak normal juga telah terselesaikan, meskipun masih terdapat beberapa selisih data yang belum terbarui pada sistem OMSPAN. Terima kasih kepada panitia, peserta, serta para tamu undangan yang telah berpartisipasi dan memberikan arahan selama kegiatan berlangsung,” ujarnya.
Selanjutnya Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Erybowo Radyan Asmono dalam sambutannya sekaligus menutup secara resmi kegiatan.
“Apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berharap agar semua pengetahuan serta arahan yang telah diberikan dapat diimplementasikan dengan baik di masing-masing satuan kerja. Selamat kepada para peserta yang telah menyelesaikan tugas rekonsiliasi dan berharap mereka terus berkarya di unit kerja asal,” pesan Erybowo.
Salah satu wilayah yang berhasil menyelesaikan proses rekonsiliasi adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa to do list pada aplikasi Monsakti telah terselesaikan. Namun, masih terdapat saldo akun utang yang belum tertagih terkait belanja barang yang telah disampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) namun belum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang dijadwalkan akan terbit pada bulan Oktober.
Selain itu, terdapat koreksi dalam pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin akibat kesalahan penginputan terkait pembangunan kanopi, yang memunculkan Nomor Urut Penghapusan (NUP) baru. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan pencatatan KDP dengan menambah nilai pada pengembangan KDP. Masalah lain yang ditemukan adalah aset tidak valid pada master aset satuan kerja keimigrasian, yang memerlukan perbaikan dokumen dan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin untuk validasi lebih lanjut. (Kontributor Subbag Lolakeubmn, Ed : Iwan/Eko)
