Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Selasa (11/06), Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Adapun Rapat Harmonisasi Ranperda kali ini tentang Pemenuhan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diawali dengan penguatan dan pengarahan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun.
Dalam arahannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah mempercayakan kepada Kantor Wilayah untuk melakukan harmonisasi atas rancangan peraturan daerah. “Salah satu dari rancangan daerah yang akan dibahas pada hari ini, yaitu ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan buah kerjasama antara DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kantor Wilayah dalam pembentukannya,” ucapnya.
Ramlan Harun berikan apresiasi kepada Pemkab. HSS atas kontribusi yang diberikan karena telah terdapat Peraturan Daerah Tentang Kekayaan Intelektual pada Kabupatan Hulu Sungai Selatan.
Selanjutnya Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Salahudin menyampaikan apresiasi terhadap Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan atas pelaksanaan harmonisasi hari ini, serta atas kerjasama yang telah dijalin dalam hal penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. “Diharapkan kedepannya kerjasama ini akan terus dapat selalu terjalin serta ditingkatkan demi terciptanya peraturan daerah yang berkualitas demi kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” jelasnya.
Selanjutnya dilakukan diskusi pembahasan terkait kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Adapun dalam pembahasan tersebut, pertama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memerintahkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Sedangkan kebutuhan terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mengakomodir hal tersebut diperlukan penguatan dan penajaman program yang mengarah pada penguatan Ekonomi Kreatif dengan bersinergi dengan penguatan regulasi pada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan kemudian menyampaikan bahwa secara umum kedua Ranperda telah benar-benar mengakomodir kebutuhan Daerah, akan tetapi tentunya masih diperlukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan, baik dari segi substansi materi muatan, maupun dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan)
