Batulicin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Administrasi melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas bidang fasilitatif di lingkungan satuan kerja. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, (25/11), bertempat di Lapas Kelas III Batulicin dan Bapas Kelas II Batulicin. Tim monitoring dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eka Shanty Maulina, yang didampingi pelaksana dari beberapa subbagian terkait, termasuk Subbagian Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha, serta Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
Dalam sambutannya, Eka Shanty Maulina menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini, yakni memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan, BMN, serta administrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kantor Wilayah hadir untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan semua aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, barang milik negara, hingga tata kelola administrasi di satuan kerja, berjalan sesuai dengan peraturan. Ini adalah wujud komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola di seluruh lingkungan kerja," ujar Eka.
Pada Lapas dan Bapas Batulicin, tim melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perbendaharaan, keuangan, dan BMN, serta memonitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sepanjang Januari hingga November 2024. Selain itu, tim memastikan pengelolaan BMN, termasuk laporan persediaan, telah sesuai dengan hasil perhitungan fisik yang dilakukan di kedua satuan kerja.
Subbagian Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha turut berfokus pada penempatan CPNS, pengelolaan data kepegawaian, hingga monitoring mutasi dan rotasi pegawai serta pejabat struktural. Kegiatan ini bertujuan memastikan tata kelola kepegawaian berjalan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk dalam penataan arsip kepegawaian, evaluasi kinerja pegawai, dan kepatuhan internal satuan kerja. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme serta efisiensi kinerja di lingkungan kerja.
Sementara itu, Pelaksana Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi memberikan perhatian pada penyebaran informasi yang lebih efektif. Mereka menekankan pentingnya memanfaatkan media yang kredibel dan terdaftar di Dewan Pers, seperti BPost, Radar Banjarmasin, Antara Kalsel, dan RRI, dalam menyampaikan berita kepada publik. Selain itu, disampaikan pula agar satuan kerja tetap memenuhi data dukung Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Tahunan (RKT-RB) menjelang monev triwulan IV oleh tim evaluator internal pada akhir November. Koordinasi dengan Kantor Wilayah menjadi kunci utama untuk memastikan setiap dokumen disiapkan dengan baik dan tepat waktu. (foto dan teks : Pendi, ed : Eko)
