Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan turut serta dalam kegiatan Percepatan Perluasan Data Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diadakan secara virtual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dna HAM. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Jumadi, pada hari Rabu (16/10).
Turut berhadir secara terpisah Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil, Kepala Bagian Umum, Rustam Sakka Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, RB dan TI, Eko Sulistiyono, serta pelaksana dari Subbagian HMRBTI.
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ika Yusanti, dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan SPI ini adalah untuk memetakan risiko korupsi dan menilai kemajuan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (KLPD). Selain itu, SPI merupakan salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan bobot sebesar 10%.
"SPI berfungsi sebagai alat identifikasi area prioritas yang rentan terhadap tindakan korupsi, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan program pencegahan korupsi secara menyeluruh," sebutnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Kantor Wilayah, Jumadi mengimbau jajarannya yang menerima notifikasi atau pesan melalui WA Blast untuk segera mengisi survei tersebut.
"Kita arahkan petugas layanan yang berada di lobby bisa mengingatkan pengguna layanan untuk mengisi survei jika mereka menerima notifikasi dari KPK atau dengan memindai QR Code yang telah kita sediakan," pesan Jumadi.
Setelah paparan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan sesi teknis mengenai monitoring progres SPI KPK, yang diharapkan dapat membantu setiap Kepala Satuan Kerja dalam memantau pelaksanaan survei tersebut. Dengan pelaksanaan SPI ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkumham. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Humas ed : Eko/Mahdi)
