Banjarmasin, Humas_Info - Dalam upaya menjaga kehormatan jabatan Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan, melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan Rapat Pleno Pemeriksaan sekaligus Pembinaan kepada Notaris. Rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Rabu (05/06/2024).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Permohonan Pemeriksaan Notaris yang diajukan oleh Direktorat Resor Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalsel dan Kepala Polresta Banjarmasin. Rapat ini dihadiri oleh anggota MKN, yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun sebagai perwakilan unsur Pemerintah, Notaris Raden Sukoco, Dr. Bachrudin, Irma Noviarti Aham dari unsur Notaris, AKBP Bahruddin Tampubolon serta Dekan Fakultas Hukum ULM, Prof. Dr. Achmad Faishal dari unsur Ahli/Akademisi. Turut hadir Tim Sekretariat MKN Wilayah yang membantu pelaksanaan rapat pleno ini.
Ramlan Harun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Kalsel, menyatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menjalankan kewenangan Majelis Kehormatan Wilayah yang telah diatur oleh Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Peraturan tersebut menekankan bahwa Notaris sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada MKN Wilayah. Tujuannya adalah untuk menjaga Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, tanpa menjadi tameng bagi Notaris yang berbuat kesalahan dalam penerbitan Akta.
"MKN bertugas menjaga agar Notaris tetap berada dalam jalur yang sesuai sebagai pejabat negara, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris," jelasnya.
Selain itu, mewakili Kepala Kantor Wilayah sekaligus Ketua MKN, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa dalam upaya membantu penegakan hukum, MKN seharusnya dapat membantu tugas kepolisian dalam menjelaskan terjadinya tindak pidana melalui proses pemberian izin. Dengan demikian, Notaris diharapkan dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum tersebut.
Raden Sukoco menegaskan bahwa kegiatan pada hari ini penting dilakukan selain untuk memeriksa Notaris, juga untuk melakukan pembinaan agar Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat negara dapat terhindar dari perilaku menyimpang dalam pembuatan Akta. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi masalah hukum yang dapat menimpa seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Proses pembuatan Akta harus mencerminkan peristiwa yang terjadi secara detail.
Dalam kesempatan ini, unsur Ahli dari MKN yang juga Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Achmad Faishal menyampaikan bahwa kebutuhan keterangan Notaris diperlukan pada kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, MKN dapat membantu proses tersebut dan Notaris tidak perlu khawatir jika telah melakukan proses pembuatan Akta dengan benar.
Pada rapat ini disampaikan bahwa Majelis Kehormatan Notaris tidak hanya melindungi jabatan Notaris, tetapi juga membangun koordinasi dan integrasi dengan aparat penegak hukum. Sebagai upaya membantu proses penegakan hukum, MKN dapat memberikan izin untuk membantu kepolisian dalam menjelaskan peristiwa pidana yang sedang diselidiki. Rapat ini mencerminkan komitmen MKN dalam menjaga martabat profesi Notaris dengan tetap mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kontributor: Togi, Ed: Joel/Eko)
