Barito Kuala, HAM_Info – Sebagai wadah konsultasi tentang sejauh mana penegakan HAM di daerah sehingga terwujud unsur-unsur pemerintahan yang di dalamnya bernuansa HAM yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama SKPD pelaksana yang mana berkaitan dengan 7 Hak Dasar dalam Permenkumham terbaru di laksanakan kegiatan Assesmen Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM). Kali ini assesmen dilakukan untuk Pemerintah Daerah Barito Kuala betempat di Aula Bahalap, Marabahan pada hari Senin (31/10).
Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Asessmen Ditjen HAM yaitu, Sub Koordinator Analisis Kebijakan, Dewi Yuliana, Sub Koordinator Analisis Kebijakan, Fransisca Mirna Widyaningtyas, Pengolah Data Kerja Sama, Bhimanda Ruri, dan Staf TU Direktorat Kerjasama, Lina Handayani didampingi Kepala Bidang HAM Kemenkumham Kalsel, Rosita Amperawati, Kasubbid Pemajuan HAM, M. Yazid B dan pelaksana Kemenkumham Kalsel di bidang HAM yang diikuti Bagian Hukum Setda Batola dan dinas-dinas terkait yang berhubungan langsung dengan HAM serta tokoh masyarakat setempat.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Suyud Sugianto yang memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih bahwasanya Kabupaten Barito Kuala terpilih sebagai Kabupaten yang layak untuk dilaksanakannya assesmen KKP HAM.
Tim Assesor Direktorat Jenderal HAM menyampaikan bahwa implementasi Permenkumham terbaru yang merupakan generasi ketiga pembaharuan peraturan pelaksana KKP HAM setelah sebelumnya permenkumham nomor 34 tahun 2016 tidak berlaku lagi. Selain itu pula kegiatan ini ingin melihat secara teknis penerapan permenkumham KKP HAM ini di daerah.
”Melaksanakan kegiatan Assesmen adalah dalam rangka memberikan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait apa saja kendala yang dihadapi oleh kabupaten/kota berkenaan pemenuhan data dukung KKP HAM,” ujar Dewi Yuliana.
Selanjutnya tim langsung masuk sesi pembahasan teknis pemenuhan hak-hak yang terdapat dalam permenkumham di Kabupaten Barito Kuala yang masing-masing hak telah dilaksanakan dan di awasi dinas yang ada di daerah, seperti:
1. Hak atas Bantuan Hukum (Bagian Hukum Pemkab Batola)
2. Hak atas Keberagaman dan Pluralisme (Bakesbangpol)
3. Hak atas Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
4. Hak atas Kesehatan (Dinas Kesehatan)
5. Hak atas Pendidikan (Dinas Pendidikan)
6. Hak atas Pekerjaan (Ketenagakerjaan)
7. Hak atas lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
8. Hak atas Perumahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
Dari beberapa kegiatan mengenai HAM yang diasessmen terdapat catatan di beberapa sektor seperti Hak atas Bantuan Hukum yang masih belum rampung karena belum ada alokasi APBD yang spesifik. Hak atas Kependudukan yang masih terkendala teknologi alat perekaman data yang masih sederhana juga pemahaman masyarakat yang masih konservatif dalam hal upgrade data. Dalam pemenuhan Hak atas Pendidikan, Dinas Pendidikan mengupayakan kekurangan guru SD dan SMP dengan cara memberikan peningkatan pendidikan terhadap guru yang ada dan pengangkatan tenaga honorer daerah.
Bappelitbangda sebagai leading sektor lembaga yang mengawasi perencanaan dan pembangunan di daerah, turut serta mendorong dan memotivasi SKPD dalam pemenuhan data dukung KKP HAM demi penegakan HAM di Barito Kuala.
Rosita Amperawati, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah, dalam hal ini mewakili Kakanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan komitmen untuk melakukan komunikasi ke jajaran Pemda dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota di Kalsel memperoleh predikat Peduli HAM yang lebih implementatif, sehingga masyarakat dapat memperoleh hak-haknya secara optimal," ungkap Rosita. (Humas Kanwil Kalsel, kontributor: Bidang HAM, ed: Eko/Mahdian)
