Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto bersama para Pimpinan Tinggi Pratama dan perwakilan Tim Pokja WBK beserta CPNS Kanwil Kemenkumham Kalsel ikuti penguatan dan arahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kegiatan yang diikuti secara virtual melalui media video conference bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel pada hari Selasa, (10/9/21) ini juga diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham RI baik di tingkat pusat maupun daerah.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Razilu dalam arahan dan paparannnya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas itu hakekatnya adalah untuk berkinerja tinggi sebagai abdi negara yang mana di dalamnya tidak ada lagi istilah penyimpangan, penyelewengan, dan komplain dari masyarakat penerima layanan.
"Berkinerja tinggi dengan zero penyimpangan, zero penyelewengan, dan zero komplain dari masyarakat. Seluruh hal ini pula nantinya akan berkorelasi dengan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik untuk menuju predikat WBK/WBBM," ucap Razilu.
Pada tahun 2021 ini ada sebanyak 755 satuan kerja Kemenkumham diseluruh Indonesia yang diusulkan, dan sebanyak 548 yang bisa mengikuti desk evaluation yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melalui rapat panel TPI, diputuskan ada sebanyak 477 satker yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Razilu juga kembali mengingatkan kepada seluruh peserta zoom meeting agar mulai menanamkan pembangunan Zona Integritas di dalam diri masing-masing. "Pastikan Bapak Ibu mulai hari ini, kita semua harus mulai menghapuskan segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan kewenangan agar hal tersebut tidak merusak pembangunan Zona Integritas yang sudah kita bangun diseluruh satuan kerja Bapak Ibu sekalian," tegasnya.
Setelahnya kegiatan dilanjutkan dengan paparan mengenai pemetaan masalah yang masih sering ditemukan pada enam area perubahan beserta penguatannya yang disampaikan oleh para Pimpinan Tinggi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Pada kesempatan ini juga disampaikan oleh Irjen strategi untuk menghadapi TPN, bahwa seluruh satuan kerja dituntut untuk dapat mengkatkan komitmen dan konsistensi; meluruskan kesadaran; meningkatkan pemahaman; menambah inovasi; memastikan tidak ada berita negatif yang viral, melakukan evaluasi dan mewaspadai mystery shopper; dan dari segala usaha yang dilakukan tidak dilupakan pula untuk selalu berdoa. (Humas Kanwil Kalsel, teks: Joel, foto: Iwan, ed: Eko).
