Banjarmasin, Humas_info - Meningkatnya jumlah mayarakat yang dinyatakan positif Covid-19 di Indonesia, membuat Pemerintah menerapkan protokol ketat yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah dengan angka positif Covid-19 tinggi. Penerapan ini secara langsung berdampak kepada masyarakat kecil yang memperoleh biaya kehidupan sehari-hari dengan interaksi dalam usahanya.
Dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak PPKM, dalam memenuhi keperluan pokok selama masa PPKM diberlakukan terlebih lagi bagi masyarakat yang kurang mampu, Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan kegiatan Kumham Peduli sebagai bentuk bakti terhadap masyarakat dengan menggerakkan seluruh jajaran satuan kerja termasuk UPT dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang pada hari ini Jum'at (23/07/2021) mengikuti persiapan kegiatan Kumham Peduli pada tingkat Pusat dan Wilayah melalui media Video Conference.
Kegiatan Vicon diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang juga menjabat Plt. Kepala Divisi Administrasi, Ngatirah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata serta Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah.
Mengawali kegiatan, Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto meyampaikan, "sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, beliau menyampaikan bahwa bantuan sosial ini harus tepat sasaran dan benar-benar didedikasikan kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 sebagai bentuk kepedulian Kementerian Hukum dan HAM di masa yang cukup berat dirasakan kalangan masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan untuk bisa membantu sesama," ucapnya dalam pembukaan kegiatan.
Kegiatan rapat virtual ini sekaligus menginformasikan tahapan kegiatan yang nantinya akan berlangsung di tanggal 29 Juli 2021 sebagai acara puncak Kumham Peduli yang melibatkan seluruh jajaran Pusat dan Wilayah sesuai dengan Rundown Kegiatan yang diinformasikan dalam rapat. Dalam Rapat Lucky Agung Binarto juag menyampaikan kepada jajaran Kantor wilayah untuk segera melakukan pendataan masyarakat disekitar satuan kerja yang terdampak untuk bisa diberikan bantuan serta peninjauan wilayah tujuan distribusi Bansos bagi masyarakat sekitar Kanwil dan UPT sebelum melaksanakan kegiatan pembagian. (Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks : Pendi, ed ; eko)
