Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Law Centre and Human Rights, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel bersama dengan Staff Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi yang terhubung secara daring, berikan penguatan kepada Divisi UPT Keimigrasian dalam rangka penguatan pembangunan Zona Ingegritas (ZI) khususnya Pokja WBK bagi seluruh jajaran imigrasi Kalsel. Menjadi peserta dalam pengarahan yakni Jajaran Divisi Keimigrasian Kalsel, jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin (Kanim Banjarmasin) dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin (Kanim Batulicin) yang mengikuti dari lokasi/kantor masing-masing, Rabu (14/07).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, M Syafwan Zuraidi, Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Hasrullah, Kasubid Penindakan Keimigrasian, Yugo Prakoso, Kasubid Perizinan Keimigrasian, Indra Sakti Suhermansyah, Kasubid Informasi Keimigrasian, I Dewa Made Artana, Kasubid Intelijen Keimigrasian, Muhammad Bakri, Kasubag Humas, RB dan TI, Eko Sulistiyono, JFT dan JFU terkait.
Diawali dengan paparan oleh JFT Analis Keimigrasian, Reni Kusreni yang menyampaikan hasil survey IKM/IPK dan integritas pada UPT Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. “Nilai Mutu Survei Integritas, IKM dan IPK cenderung meningkat setiap bulan, seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik pada UPT keimigrasian,” ujar Reni.
Mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) UPT Keimigrasian telah melakukan penandatanganan pencanangan Zona Integritas. Kepala Kantor Imigrasi Batulicin, I Gusti Bagus Mochammad Ibrahiem menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya memperoleh predikat WBK. “Kita telah melakukan deklarasi janji kinerja sebagai komitmen dari pimpinan sampai tingkat bawah dan kita selalu melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka koordinasi, konsolidasi dan penguatan dalam rangka mewujudkan WBK.”
Staff Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan menjelaskan definisi dari Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. “Predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah di mana seluruh jajaran berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik," ucap Iwan.
Dijelaskan pula strategi yang harus dilakukan untuk menuju WBK/WBBM di antaranya adalah Manajemen Media. “Proses membangun zona integritas harus disampaikan ke media eksternal atau internal supaya masyarakat bisa melihat progres yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Kalsel,” tambahnya.
Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi atas bimbingan dan arahan yang diberikan. “Arahan yang diberikan dapat memberikan penguatan kepada seluruh jajaran UPT Keimigrasian dalam menghadapi Penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) pada akhir tahun nanti,” ucap Teo.
Dalam Penutupnya, Iwan Kurniawan menyampaikan pesan kepada seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel. “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bukan hanya sekedar kontestasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Reformasi Birokrasi yang dimaksud adalah Reformasi Birokrasi yang akan membawa kinerja Kemenkumham RI pada posisi puncak dalam rangka membangun pemerintahan berkelas dunia,” pungkasnya. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto: Iwan, ed : Eko)
