Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar rapat terbatas terkait reviu pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah khususnya di bidang Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Selasa (29/06). Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto menekankan kebijakan pelaksanaan anggaran yang diperlukan bukti dan fakta dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan tidak pada satu tempat secara terus menerus, namun bisa dilaksanakan secara bergantian, agar kita dapat menghidupi perekonomian masyarakat, misalnya di bidang perhotelan sebagai tempat penyelenggara acara.
Beberapa hal yang disampaikan oleh Tejo Harwanto menekankan terhadap manfaat penggunaan anggaran. Adapun manfaat penggunaan anggaran ini antara lain adalah 1. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan target kinerja Kantor Wilayah; 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pelayanan Kekayaan Intelektual, AHU, maupun harmonisasi Raperda; 3. Mewujudkan, membangun, serta meningkatkan perekonomian masyarakat; 4. Menjadi pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 5. Bersama-sama memiliki komitmen untuk menciptakan solidaritas kuat di Kantor Wilayah. “Jangan sampai ada yang merasa lebih hebat dibanding Sub Bidang lain, hilangkan eksklusivitas pada masing-masing Subbid,” tandasnya.
Organisasi tidak bisa berjalan hanya dengan sekelompok orang, namun dapat berjalan secara bersama-sama. Kakanwil ingin berkonsentrasi di Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan unggulan, dengan dukungan aplikasi lainnya, jangan hanya memanfaatkan WA. “Mari kita berikan andil terhadap target capaian yang telah dicanangkan oleh presiden dan bangun citra positif Kemenkumham.” Tutupnya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah pun kembali mengingatkan beberapa hal yang telah disampaikan Kakanwil. Bahwasanya Kakanwil menginginkan adanya pembuatan RAB (Rincian Anggaran Biaya) sebelum pelaksanaan kegiatan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum kegiatan. Berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, baiknya dibuat database pelanggan KI, terlebih saat ini sudah terdapat KIK (Kekayaan Intelektual Komunal), jadi ketika ada pelanggan yang ingin bertanya Kanwil dapat memperoleh informasi langsung dari database tersebut. Untuk selanjutnya berkaitan dengan Zona Integritas, Kanwil juga harus mempersiapkan terkait permintaan responden, dimana pelayanan Kanwil yang langsung menyentuh masyarakat adalah di bidang AHU dan KI.
Sebagai penutup, Ngatirah berharap agar untuk ke depannya, Kanwil dapat lebih baik lagi dalam pemeriksaan terkait BPK dan dapat meningkatkan kembali masalah pelayanan dan penilaian terkait WBK, yang mana ini menjadi tanggung jawab bersama.
Plt. Kepala Bagian Umum, Eko Herdianto dan Kepala Bidang Hukum pun juga menyampaikan beberapa permasalahan dan solusi terkait pengelolaan anggaran. Kabid Hukum, Rustam Efendi menyarankan agar di setiap bulannya atau tiap minggu Kanwil menggelar Coffee Morning agar para pejabat dapat berdiskusi dengan Pimpinan Tinggi terkait permasalahan kinerja yang ada di Kantor Wilayah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang merangkap sebagai Plt. Kepala Divisi Administrasi, Ngatirah, Kepala Bidang Hukum, Rustam Efendi, Kepala Bidang HAM, Rosita Amperawati, Plt. Kepala Bagian Umum, Eko Herdianto, Kepala Sub Bidang AHU, Nurhaina, Kepala Sub Bidang Luhkum, Bankum, dan JDIH, M. Yazid B., Kepala Sub Bidang FPPHD, Dewi Woro Lestari, Kepala Sub Bidang, HAM, Sri Yunita, Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Lusia Lali Wunga, serta para JFU Pengelola Keuangan. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Yusika, ed : Eko)
