Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan JFU terkait, ikuti secara virtual Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Senin (28/06).
Kegiatan diawali oleh Kepala Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Dr. Hendra Susanto, ST, M.Eng, MH, CFrA, CSFA. Hendra mengucapkan apresiasi yang sebesarnya atas kehadiran jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai wujud nyata dan komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntable. Hendra menyampaikan perkembangan Opini Kemenkumham sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sekaligus dalam kesempatan tersebut, disampaikan hasil pemeriksaan pada tahun 2020.
“Dalam pemeriksaan LK Tahun 2020, kami tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penyajian Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar, posisi keuangan pada Desember 2020, realisasi anggaran telah sesuai dengan standar, dengan demikian Opini Laporan Keuangan atas Kemenkumham Tahun 2020 kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Hendra.
“Terus bekerja keras sehingga dapat mempertahankan Opini tersebut di tahun-tahun yang akan datang, kami percaya bahwa Bapak Menteri beserta jajarannya memiliki komitmen yang sama dengan kami dalam mewujudkan tata Kelola keuangan yang akuntable,” tambahnya.
Pada kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan secara langsung oleh Kepala Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna dalam sambutannya menyampaikan Laporan Keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga dalam mengelola APBN sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. “Kami telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntable, efektif dan efisien,” ujar Yasonna.
“Kita harus terus meningkatkan kemampuan kita dalam rangka Good Governance,” pungkasnya. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto: Iwan/Ricky, ed : Eko)
