Kotabaru, Humas_Info – Sehubungan dengan kegiatan Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan kembali lakukan kegiatan pengumpulan data lapangan terkait layanan sidang online dan kunjungan online pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Memasuki akhir bulan Juni, kegiatan menyasar UPT di paling ujung selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Kabupaten Kotabaru yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru (Lapas Kotabaru), Sabtu (26/06).
Pengambilan data lapangan dilakukan oleh Tim Kajian Hukum dan HAM yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, Kasubbid Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Lusia Lali Wunga, dan Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Nur Ipansyah.
Metode pengambilan data lapangan dilakukan sesuai prosedur dengan melakukan wawancara dan membagikan kuisioner yang harus diisi oleh responden yang total berjumlah 8 orang. Responden terdiri dari Warga Binaan yang dibagi menjadi Narapidana 3 orang, Tahanan 3 orang dan juga penyedia layanan yang merupakan ASN Lapas Kotabaru sejumlah 2 orang.
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Kajian Hukum dan HAM, fasilitas layanan kunjungan online pada Lapas Kotabaru masih belum dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi WBP. “Sarana dan prasarana yang disediakan belum dapat memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan secara optimal,” ucap Lusi.
Selain kegiatan pengambilan data lapangan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah yang merangkap sebagai Plt. Kepala Divisi Administrasi juga melakukan Penguatan Zona Integritas. Pembinaan yang disisipkan dalam setiap ke bentuk dukungan dan semangat dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) binaannya dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (Kontributor : Divyankumham/Lusi, ed: Iwan/ES).
