Banjarmasin, Humas_Info – Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar kegiatan BIMTEK SPPT – TI dan Penguatan Operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di bidang Pengamanan dan Pemeliharaan TI di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh satuan kerja Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan se-Banjar Raya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola SDP di satuan kerja pemasyarakatan khususnya dalam hal pengamaman dan pemeliharaan Teknologi Informasi.
Kegiatan pembukaan BIMTEK SPPT – TI dan Penguatan Operator SDP di bidang Pengamanan dan Pemeliharaan TI ini diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan pada hari Kamis, (5/6/21). Protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus covid-19 tetap dilaksanakan dalam kegiatan ini dengan mewajibkan seluruh peserta mengikuti rapid test antigen sebelum memasuki ruangan kegiatan, dan hanya peserta yang hasil rapid testnya negatif yang dapat mengikuti kegiatan ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpti Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah serta dihadiri juga oleh para Kepala UPT Pemasyarakatan beserta jajaran se-Banjar Raya. Turut berhadiri dalam kegiatan ini Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama beserta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.
Tejo Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, data yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat kini menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. “Melalui Sistem Pertukaran Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang merupakan sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum diharapkan dapat menjamin adanya ketersediaan, ketepatan, dan keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh dan memproses informasi untuk menciptakan penegakan hukum yang sinergis dan berkualitas,” ucap Tejo.
Hal senada juga disampaikan oleh Dodot Adikoeswanto selaku Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana kegiatan BIMTEK SPPT – TI dan Penguatan Operator SDP dibidang Pengamanan dan Pemeliharaan TI di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk memastikan sistem yang telah dibangun dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dan partisipasi satuan kerja dalam memaksimalkan pengoperasionalan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Sistem Pertukaran Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai bagian dari pelayanan prima bagi masyarakat.
“Input data yang berkualitas melalui SDP dan SPPT-TI tentunya akan menghasilkan output informasi yang berkualitas pula yang tujuannya tentu untuk menciptakan database yang berkualitas dan terintegrasi untuk dapat digunakan dalam hal pertukaran informasi secara cepat, tepat juga transparan diantara empat komponen utama lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, dan Ditjen PAS Kemenkumham RI,” ucapnya.
Untuk memastikan seluruh petugas di UPT Pemasyarakatan Kalimantan Selatan yang berhadir pada kegiatan BIMTEK ini semakin memahami dan menguasai SDP dan SPPT-TI, didatangkan narasumber yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi, yaitu Dr. Silvia Ratna, M.Kom selaku Ketua Aptikom Wilayah Kalimantan Selatan dan Dosen UNISKA Banjarmasin serta Ir. Yulia Yudihartanti, M.Kom selaku Ketua dan Dosen STIMIK Banjarbaru. (Humas Kanwil Kalsel, teks: Joel, foto: Ricky, ed : Eko).
