Banjarbaru, Humas_info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) lingkup Provinsi Kalimantan Selatan TA 2021 yang dilaksanakan pada Selasa (01/12/2020) bertempat di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Kantor Wilayah hadir sebagai wakil dari instansi vertikal yang ada di Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini rutin dilaksanakan menjelang akhir tahun sebagai bentuk cerminan dari keinginan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, sesuaidenga dengan target dan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.
Dalam kegiatan ini turut mengundang seluruh Forkopimda Kalimantan Selatan, Instansi Vertikal, Lembaga Perguruan Tinggi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kegiatan dibuka dengan Sambutan Kakanwil DJPb Prov. Kalsel, Dedi Sopandi yang menyampaikan "Rutin setiap tahunnya kita melaksanakan kegiatan penyerahan ini, dengan mengundang semua unsur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Selain penyerahan langsung secara simbolis penggunaan DIPA dan dana desa serta Penghargaan penyusunan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang sudah diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Kalsel," ucapnya dalam sambutan.
Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan terus terjalin dengan baik guna menghadapi problematika yang diakibatkan oleh pandemi ini agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan di tahun 2021 dengan mengusung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran oleh Plt. Gubernur dan Kakanwil DJPb. Prov. Kalsel yang diserahkan langsung diantaranya Polda kalsel, Kejati Kalsel, Korem 101 Antasari Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, BPK Prov. Kalsel, BPKP Prov. Kalsel, Universitas Lambung Mangkurat, UIN Antasari Banjarmasin, dan Kanwil Ditjen Pajak Prov. Kalsel. Untuk Penyerahan TKDD TA 2021 diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Penghargaan penyusunan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian di raih oleh 6 Kabupaten/Kota.
Plt. Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan memberikan sambutan, "Kemarin pada 25 November 2020 saya beserta Gubernur seluruh Indonesia telah menerima DIPA dan KTDD dimana sesuai dengan arahan Presiden yang menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan sebesar 2.750 Triliun Rupiah yang mana menegaskan APBN TA 2021 akan fokus kepada empat hal, yakni dibidang penanggulangan kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan ekonomi, serta reformasi dalam tata kelola birokrasi," ujarnya.
Dari sekian banyaknya penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuktikan bahwa komitmen dan pelaksanaan pemerintahan yang baik menjadi tujuan utama menuju reformasi birokrasi, komitmen tentu didukung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebagai salah satu bagian yang ikut andil dalam memajukan Kalimantan Selatan terutama dalam hal pelayanan dan perlindungan hukum, pelayanan keimigrasian serta pembinaan pemasyarakatan. (Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks : Pendi, ed: Eko)
