Banjarmasin, Humas_Info – Berkaitan dengan penguatan pelayanan publik berbasis HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengundang Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia untuk hadir di Banjarmasin. Namun sebelum kegiatan inti dilaksanakan, Dirjen HAM dan rombongan terlebih dahulu menywmpatkan untuk berkunjung serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM di Kanwil Kemenkumham Kalsel, Rabu (5/8).
Kanwil Kemenkumham Kalsel kedatangan tamu istimewa dari Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham RI, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi beserta 16 orang anggota tim yang terdiri dari Pejabat Pimti Pratama, Pejabat Administrasi dan pelaksana pada Direktorat Jenderal HAM. Kedatangan rombongan ke Kantor Wilayah disambut oleh Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib dan Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S. Hidayat dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah beserta jajaran.
Setibanya di Kantor Wilayah, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi melakukan pemantauan terhadap seluruh layanan yang ada di Kanwil Kemenkumham Kalsel, yang dimulai dari halaman depan, loby pelayanan, fasilitas umum : ruang laktasi, fasilitas free charging, layanan perpustakaan informasi hukum (JDIH) serta seluruh fasilitas yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.
Setelah melakukan pemantauan terhadap seluruh ruang layanan publik yang ada, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan monitoring dan evaluasi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, RR. Risma Indriyani dan Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan RB, Meliani Kamelia yang dilakukan di ruang Law and Human Rights Center Kanwil Kemenkumham Kalsel. Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa hal terkait penyerapan anggaran yang masih membutuhkan banyak realisasi serapan anggaran di masa pandemi Covid-19, Layanan Komunikasi Masyarakat, pelayanan berbasis publik di Unit Pelaksana Teknis, serta dibahas pula terkait hal-hal yang menjadi pendukung dan faktor pengurang dalam penilaian WBK oleh Tim Penilai Nasional.
Sekretaris Ditjen HAM ini berharap agar Kantor Wilayah dapat memulai untuk menetapkan strategi yang harus dicapai terhadap target kinerja B09 dan B012. Selain itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah menyampaikan bahwa saat ini Kantor Wilayah telah melakukan diseminasi HAM kepada UPT, dan tengah mempersiapkan data dukung yang akan diupload terkait penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Saat ini terdapat 11 Kabupaten/Kota yang telah meraih pernghargaan Kabupaten/Kota berbasis HAM. Ses Ditjen HAM, mengharapkan untuk ke depannya seluruh Kabupaten/Kota dapat meraih capaian Kota Peduli HAM di tahun ini. Penghargaan terhadap Kabupaten/Kota berbasis HAM tersebut biasanya akan diberikan saat penyelenggaraan hari HAM sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember. (Humas Kanwil Kalsel, teks : Yusika, foto : Ricky, Yusika, ed : Eko)
