Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel adakan rapat kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Reformasi Birokrasi (RB), Kamis (13/02) bertempat di Aula Kanwil Kalsel. Dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala, juga Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta perwakilan JFT dan JFU.
Bertindak sebagai moderator yakni Kabag Program dan Humas, Mawardi Amin. Memimpin sekaligus membuka kegiatan rapat, Kadiv Yankumham, Subianta Mandala memaparkan terkait Reformasi Birokrasi, "yang paling penting bagaimana masyarakat mempersepsikan pelayanan kita pada kantor kita ini, adanya penilaian internal maupun eksternal, penilaian internal meliputi pegawai kita sendiri, dan penilaian dari eksternal yang meliputi masyarakat. Penilaian ini perlu adanya kerja sama antar Divisi di Kanwil Kalsel, salah satu agenda rapat ini adalah akan dibentuknya Tim Pokja," jelasnya.
Kabag Umum, Rakhmat Renaldi, yang juga hadir dan menyampaikan perlunya menetapkan langkah serius membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Koruspsi. Dalam kesempatan ini ada 7 satker yang berpotensi menuju WBK termasuk Kantor Wilayah. Dalam hal ini kita belum melaksanakan secara signifikan, "saya harap pada tahun ini kita bisa membangun zona integritas menuju WBK, dengan persiapan yang lebih serius," harapnya.
Penyampaian materi oleh Kabag PP dan Humas, Mawardi Amin, terkait dengan penelitian lembar kerja penilaian PMPRB di Kemenkumham pusat, ini sampai pada UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel. "PMPRB bukan sekedar pemenuhan dokumen, adanya 2 komponen, yaitu pengungkit dan hasil, dokumen pengungkit merupakan seluruh upaya yang dilakukan dalam menjalankan fungsinya, sedangkan dokumen hasil adalah wujud proses perbaikan bagi unit utama melalui inovasi dalam upaya meningkatkan kinerja", jelasnya.
Dilanjutkan oleh Kasubag Humas, RB dan TI, Eko Sulistiyono menyampaikan tentang aplikasi E-RB yang mana pada RB tahun ini mengupload softcopy ke dalam aplikasi E-RB, mulai dari satker akan mengupload data dukung dan akan dilakukan verifikasi oleh verifikator tim pusat, untuk di kanwil sendiri akan dicek oleh assessor RB yang ditunjuk oleh Kakanwil, para pejabat Administrator sebagai assessor, sehingga dipastikan dokumen data dukung yang akan di upload sudah sesuai. Diakhir kegiatan ini terbentuknya Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju WBK. (Humas Kanwil Kalsel - teks, foto : Ricky, ed: Eko)
