Banjarmasin, Humas_info – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyaksikan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2019, Kamis (06/02/2020) melalui media Teleconference. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib beserta Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S. Hidayat didampingi oleh Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan penyampaian Laporan Keuangan yang tepat waktu, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah dan akan melaksanakan beberapa hal diantaranya sejak awal tahun, setiap Satuan Kerja diminta untuk segera melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan di masing-masing wilayah. Salah satu hasil yang dicapai yakni Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Hukum dan HAM per 2019 adalah 95,10. “Kami berharap pencapaian ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di bidang hukum dan HAM," tukasnya.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan, "Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan APBN sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan hasil akhir dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga berupa opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2010 hingga tahun 2018 dengan berbagai fluktuasinya, yaitu WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dan WTP Murni," ujarnya.
Kementerian Hukum dan HAM sudah memperoleh WTP Murni sebanyak 6 (enam) kali, yaitu Tahun 2011, 2013 dan secara berturut-turut dari Tahun 2015 hingga tahun 2018. Dengan perolehan predikat laporan pada tahun sebelumnya, Kemenkumham RI optimis mampu mempertahankan predikat WTP Murni untuk Laporan Keuangan TA 2019. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto: Pendi, ed: Eko)
