Banjarmasin, Humas_Info - Untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar penandatangan kontrak pelaksanaan Bantuan Hukum. Penandatanganan ini dilakukan antara Kepala Kantor Wilayah dengan perwakilan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, bertempat di Aula Kantor Wilayah, Rabu (22/01/2020).
Kegiatan diawali oleh sambutan Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib yang meyampaikan rasa terima kasihnya kepada POSBANKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) dan LBH UWK (Lembaga Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Anak) yang telah berperan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kalimantan Selatan. Kedua OBH tersebut tahun lalu juga sudah bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam memberikan advokasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib menyampaikan, “Di Kalimantan Selatan juga terdapat penyediaan anggaran bantuan hukum serupa, baik tingkat Provinsi atau Kabupaten, namun kita tetap bisa bersinergi. Program bantuan hukum ini perlu disosialisasi ke masyarakat, melalui media maupun on the spot langsung, karena jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat, misi kita untuk membantu masyarakat miskin tidak akan tercapai,” ungkapnya.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga diminta untuk selalu mensosialisasikan terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin apabila sedang melakukan kunjungan ke daerah agar tetap menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap membantu dan mengupayakan program bantuan hukum dapat berjalan dengan sukses.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan penandatanganan kontrak dengan pimpinan OBH. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib, Kepala Bidang Hukum, Rustam Efendi, Kepala Bagian Posbankum Provinsi Kalsel, Edy Harpendi, Ketua LKBH UWK, Yulia Qomariyanti, Koordinator Posbankum, Abdul Gapur, dan para undangan lainnya. (Humas Kanwil Kalsel - teks dan foto: Yusika, ed: Eko)
