Banjarmasin, Humas_Info – Kamis (16/1), bertempat di Ruang Kerja Divisi Pemasyaratakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, pejabat struktural Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah mengikuti video ceonference kegiatan Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta yang direlay ke seluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom. Dengan adanya penayangan melalui video conference (vicon) ini, maka seluruh jajaran pegawai Kemenkumham yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat menyaksikan kegiatan secara langsung tanpa harus berhadir ke tempat penyelenggara kegiatan.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di tahun 2020. Deklarasi resolusi pemasyarakatan salah satunya adalah untuk mendorong 681 Satker pemasyarakatan agar dapat mendapatkan predikat WBK/WBBM yang merupakan hasil tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 29 tahun 2019 yang mewajibkan seluruh satker untuk dapat mencanangkan Zona Integritas sehingga menghasilkan terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satker Pemasyarakatan.
Selain itu, resolusi pemasyarakatan selanjutnya adalah pemberian hak remisi kepada 288.530 narapidana, pemberian program integrasi berupa PB, CB, dan CMB kepada 69.358 narapidana, pemberian program rehabilitasi medis dan sosial keapda 21.540 narapaidana pengguna narkotika, peningkatan kualitas WBP menjdi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikat kepada 35.860 narapidana, mewujudkan zero overstaying tiap wilayah, menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA, mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan dan baran pada 64 rupbasan, dan yang terakhir menghantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetian kepada NKRI.
Setelah melaksanakan pendeklarasian resolusi Pemasyarakatan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga yang telah memberikan dukungan Deklarasi Layanan Pemasyarakatan Tahun 2019 yang turut disaksikan para pesera video conference, tidak terkecuali dari Kanwil Kalimantan Selatan.
Peserta video conference yang ahdir dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Alfi Zahrin, Kepala LPKN Karang Intan, Sugito, Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak, Purwantoro, Kepala Sub Bidang Registrasi Informasi dan Komunikasi, Suryanto, Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi, Ramli, Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Sakerani, dan JFT Pembimbing Kemasyarakatan. (Humas Kanwil Kalsel - Teks & Foto : Yusika, Ed : Eko)
