Banjarmasin, Humas_info - Rabu (08/01), Usai pelantikan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Tertentu Kanwil Kalsel secara Maraton melaksanakan kegiatan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, sebagai wujud komitmen bersama memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kalimantan Selatan bertempat di Aula Kantor Wilayah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan yang sama dilaksanakan setiap tahunnya dan merupakan kelanjutan dari kegiatan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Tahun 2020 pada tingkat Kementerian.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala, Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S. Hidayat, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Alfi Zahrin, Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata, para kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian, pejabat Administrator dan pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan bertindak sebagai saksi deklarasi yakni dari Kepala Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, Arie Arifin dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid.
Kegiatan pencanangan dan deklarasi kinerja ini diawali dengan laporan kegiatan yang dibawakan oleh Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S. Hidayat. Pencanangan Zona Integritas ini dilakukan dalam upaya mewujudkan kinerja Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang berkualitas dan berintegritas, sehingga diharapkan dapat menjadi satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kakanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan dalam amanatnya, “Janji kinerja sendiri adalah bagian dari pondasi yang menjadi dasar dalam bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang telah menetapkan sebagai buah pikir dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang harus dilaksanakan dan sukseskan sebaik-baiknya dengan menjadi prioritas nasional dan prioritas Kementerian harus menjadi atensi untuk disukseskan secara maksimal”, tukasnya.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sendiri sudah melaksanakan tahapan dalam menwujudkan tercapainya Zona Integritas dengan melakukan pembenahan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan dan terus membangun manajemen SDM yang terampil dalam hal inovasi, tidak hanya itu Kantor Wilayah juga mengikutsertakan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis baik itu Pemasyarakatan maupun Keimigrasian dalam bersama mewujudkan birokrasi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kalimantan Selatan yang berkinerja tinggi, dengan tata kelola yang baik serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Menindaklanjuti amanat Menteri Hukum dan HAM dalam pencanangan Zona Integritas pada tingkat Kementerian yang telah dilaksanakan sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib menyampaikan, “Menkumham menginstruksikan agar mempersiapkan diri untuk melakukan revitalisasi Law and Human Right Centre yang telah ada, agar eksistensi dan keberadaan Kementerian Hukum dan HAM dirasakan langsung manfaatnya serta mampu mengkontribusi positif bagi pembangunan Hukum dan HAM. Untuk itu kepada Divisi terkait, saya harapkan segera menyiapkan segala sesuatunya agar revitalisasi ini dapat segera terealisasi”, ungkapnya.
Melalui Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas ini, harapannya kedepan satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kalimantan Selatan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dan terus ditingkatkan, selain itu sebagai momentum dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja. (Humas Kanwil Kalsel)
