Martapura, Humas_Info - Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis guna memberikan pengarahan, penguatan, dan sosialiasi serta monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Kehumasan, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi. Kegiatan penguatan dan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi kehumasan ini akan dilaksanakan pada Selasa (10/12) di LPKA Kelas I Martapura dan LPP Kelas IIA Martapura.
Unit Pelaksana Teknis yang dikunjungi pertama kalinya adalah LPKA Martapura. Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, dengan tim yang terdiri Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Eko Sulistiyono bersama JFU Subbag Humas, RB dan TI, Vina Novianti Rosita dan Pendi disambut dengan hangat oleh Kepala LPKA, Muhammad Latif Safiudin didampingi pejabat pengelola kehumasan LPKA Martapura, Robiyanoor. Tim melakukan penguatan melalui arahan yang akan disampaikan oleh Kasubag Humas, RB, dan TI, Eko Sulistiyono, "Tugas dan fungsi Humas, RB, dan TI kadang masih menjadi stigma hanya pemberitaan semata, namun sebenarnya memiliki cangkupan tugas dan fungsi yang lebih luas terutama pada Reformasi Birokrasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam menunjang segala bentuk kegiatan organisasi", ujarnya dalam paparan.
Begitu juga dengan LPP Martapura yang di pimpin oleh Ka-LPP, Yunengsih yang diwakilkan oleh Kasubag Tata Usaha, Prayitno juga menyambut tim Humas, RB, dan TI Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk bisa memaparkan materi terkait Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi kepada jajaran pegawai LPP.
Kegiatan kunjungan, yang didalamnya juga terdapat kegitan monitoring serta sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian Kantor Wilayah terhadap segala bentuk kegiatan yang mencakup tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis. Beberapa hal yang dibahas dalam paparan tersebut antara lain mengenai publikasi kegiatan yang dilakukan di UPT baik melalui website maupun mengoptimalkan sosial media yang digunakan untuk penyebaran berita, Kemudian informasi terkait WBK dan apa saja faktor yang mendukung terselenggaranya WBK yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi.
Pelaporan SPIP juga menjadi pembahasan penting karena merupakan bentuk nyata pengendalian tugas dan fungsi dalam organisasi. Pengelolaan pengaduan, dan Teknologi Informasi yang berjalan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis tidak luput untuk dibahas agar pengeloaan kedepannya dapat lebih baik. (Humas Kanwil Kalsel)
