Banjarmasin, humas info_Selama 2 hari dari tanggal 5-6 Desember 2018 dilaksanakan Seleksi Kompentensi Bidang (SKB) Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahu Anggaran 2018, bertempat di Kantor Wilayah Kalsel.Sebanyak 108 peserta kualifikasi SLTA Sederajat dan 29 orang peserta kualifikasi Sarjana.Sesuai dengan PermenPANRB nomor 27 Tahun 2017 disebutkan bahwa kompetensi bidang adalah kemampuan karakteristik dalam diri, berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai individu untuk menampilkan kinerjanya
Adapun hasil yang dari SKB Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan untuk nilai tertinggi kualifikasi Sarjana 90,929 sedangkan kualifikasi SLTA Sederajat 92 dimana hasil diumumkan dan ditempel pada pengumuman yang bisa dilihat langsung oleh para peserta didepan Kantor sebagai wujud pelayanan yang transparan sehingga semua proses tahapan bisa dilihat hasilnya.Peserta juga diminta untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman cpns.kemenkumham.go.id dan twitter @cpnskumham dan keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri.
Kepala Divisi Keimigrasian, Dodi KH Atmaja.Kamis (06/12) saat ditemui usai menjadi penguji menyampaikan, " Dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang meliputi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) semua materinya sudah disediakan oleh Panitia Pusat yang disajikan secara online dan soal bagi setiap peserta berbeda satu sama lain. Demikian juga pemilihan pasangan saya sebagai Penguji dilakukan berdasarkan undian sehingga tidak ada rekayasa apapun juga dan ini merupakan hal yang luar biasa karena menurut saya sangat transparan dan jauh dari unsur KKN. Saya optimis bahwa mekanisme ini akan menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas."ungkapnya
Dalam SKB Wawancara ini para peserta diminta akun media sosial (Medsos) yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan dan untuk mematau langsung bagaimana peserta tersebut berinteraksi di medsos dan khusus kualifikasi Sarjana dimana riwayat pekerjaan diminta, dan para peserta juga di periksa fisik seperti bekas tindik ataupun bekas tato sebagaimana petunjuk teknis dari Panselnas dimana peserta dilarang menggunakan tindik dan tato terkecuali mempunyai surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua adat atau perangkat desa setempat.
Sementara itu dalam semua proses tahapan Kemenkumham Kalsel menggandeng Onbudsman RI Perwakilan Kalsel dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan yang bersih dan bebas dari KKN.(humas kanwil)
