Mendapat perhatian khusus terhadap kondisi gedung bangunan khususnya Blok D/Minimum Security II Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, pengajuan usulan Rehabilitasi kembali dilakukan LPP Martapura. Usulan yang dilakukan mengingat kondisi dan fisik bangunan blok D/Minimun Security II sudah meprihatinkan khusunya pada bagian Atap dan plafon bangunan.
Beberapa kelengkapan data yang diajukan diantaranya siteplan, RAB, TOR, SPTJM , HSGBN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara), Dokumentasi fisik bangunan dan masih ada beberapa lagi.
untuk kelengkapan data yang diminta, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar untuk menilai HSGBN gedung bangunan Blok D/Minimum security II.
Senin(29/06), 5 petugas dari Dinas PUPR menyambangi LPP Martapura untuk melakukan penilaian yang dimaksud. "Kami siap membantu untuk melakukan penilaian. Nanti kita akan lakukan dokumentasi dan pengukuran fisik bangunan yang dimaksud. Insyallah secepatnya akan kita selesaikan" jelas Bayu.
Penilaian yang dilakukan merupakan parameter programming dimana untuk mengetahui harga satuan per meter persegi bangunan.
Didampingi oleh Kasubag TU dan Kaur Umum, Proses dokumentasi berjalan dengan lancar. Fisik bangunan seperti plafon, atap, dinding, tiang, drainase, safety tank, dan lantai.
Kurang lebih 60 menit proses dokumentasi berlangsung. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Martapura berharap agar proses rehabilitasi blok D/Minimum security II tahun ini dapat terealisasi . Dengan kondisi bangunan yang baik, memadai dan dapat menunjang tugas dan fungsi tentunya dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban menurutnya.
Diterangkan oleh Tim dari Dinas PUPR Kab. Banjar bahwa penilaian akan segera di selesaikan dan akan segera diinformasikan apabila telah dilakukan persetujuan oleh Kepala Bidang cipta Karya dan diketahui oleh Kepala Dinas PUPR.
Kontributor: Syahid Al Faqih