Banjarmasin, humas info_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalsel kembali menoreh prestasi sebagai Terbaik Pertama Dalam Menyampaikan dan Menyajikan Data Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 Kategori Satuan Kerja Sedang (28 s.d 38 Satker), yang diserahkan langsung oleh Kepala Biro Keuangan Setjen, Tarsono Kepada Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kanwil, Eko Herdianto.Kamis (19/07) Malam, bertempat di Ball Room Harris Hotel & Convecitons Bekasi Jawa Barat pada Penutupan Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018.
"Penghargaan diperoleh atas kerjasama yang baik, kerja keras teman-teman operator saiba dan simak bmn satuan kerja dilingkungan kantor wilayah dalam penyusunan laporan keuangan, bimbingan dan arahan pembina eselon I dan motivasi yang terus diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah agar bekerja lebih keras untuk memperoleh hasil yang maksimal."ungkap Kasubag Keuangan dan Perlengkapan, Eko Herdianto usai menerima penghargaan.
Sementara itu pada saat pembukaan.Selasa (17/07) kemaren , Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto dalam pidatonya menyampaikan “masih ada temuan dan koreksi yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki, serta ada beberapa temuan yang setiap tahunnya seakan menjadi temuan rutin BPK, oleh karena itu saya berpesan hendaknya setiap temuan jangan hanya ditindaklanjuti saja, tetapi juga dipelajari dan dicermati letak kesalahannya sehingga kedepan tidak ditemukan lagi temuan yang berulang, yang pada akhirnya laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM benar-benar merupakan laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel”.
Menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MOU) dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Salah satu isi dari Nota Kesepahaman Bersama yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) akan memberikan pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan kepada seluruh pejabat dan pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola/penyusun laporan keuangan baik ditingkat pusat maupun kantor wilayah.(humas kanwil).
